Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 ; Mencari Ruh Politik yang Hilang


Orang-orang yang menang (the winners), Inilah para konglomerat, para kroni, para koruptor, para nepotism. Mereka berada di dalam dan sekitar pusat lingkaran territorial, Mereka berada di pusat lingkaran, tetapi menguasai hampir seluruh lingkaran territorial di luarnya. Mereka layaknya sebuah voccum cleaner raksasa yang menghisap apa pun disekelilingnya.
(jacques Attali: 1989)


Belakangan Para blogger digegerkan oleh adanya Kontest SEO dengan Keyword "Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009" yang diadakan oleh kang Pogung177, Hadiahnya lumayan besar juga, 5 juta. Saya jadi tertarik juga mengikuti Kontest ini, hitung-hitung belajar SEO, masalah menang-kalah urusan belakangan. Yang penting, ikut meramaikan ajang kontest ini. Jika para blogger pada umumnya termasuk para master membuat postingan semacam ini dengan sudut pandang tutorial dalam rangka mengikuti Kontest ini. Berbeda sedikit dengan mereka, saya akan mencoba membahasnya dengan sudut pandang politik, tapi terus terang saya bukan pengamat politik tapi hanya sekedar iseng meramaikan kontest ini.


Menguatnya semangat liberasi di tubuh bangsa ini, kian memperkukuh eksistensi demokrasi sebagai sacred canopy dalam kehidupan ummat manusia, berkecambahnya gelombang "popularitas" dalam dunia perpolitikan bangsa hari ini merupakan buah hubungan simetris demokrasi dengan perilaku politik. Berbagai pesta demokrasi (Pilkades/Pilwana dan Pilkada) yang dipertontonkan bangsa akhir-akhir ini telah memperlihatkan makna dan sisi lain dari suksesi kepemimpinan yakni perebutan kekuasaan. Lihat saja misalnya, bahasa verbalitas politik tumpah ruah ke ruang publik -- poster, spanduk, iklan di media massa, dan media elektronik-- dengan berbagai jargon dan pencitraan. Parahnya, kronik politik ini tidak hanya berwajah polit pencitraan, tapi terus-menerus menampilkan perilaku hipokrit yang merusak tatanan demokrasi.

Dalam konteks politik kebangsaan, proses pencarian pemimpin nasional masih terus berjalan. Telah banyak upaya ke arah itu dilakukan oleh mesin-mesin politik, namun sistem, strategi dan proses rekruitmen misalnya masih terlalu instan dan terkesan ambivalen. Di sinilah apa yang seharusnya (idealnya) dengan bagaimana seharusnya (realitas) menjadi dua hal yang berbeda. Ambivalensi ini kemudian melahirkan sesuatu yang paradoks di tubuh partai sehingga atmosfir ketakmenentukan & ketegangan menjadi tak terhindarkan. Alhasil, pemimpin yang dilahirkan dalam suasana cenderung prematur, perilaku mereka pun hanya sebatas performance pencitraan semata yang jauh dari semangat kerakyatan & kebangsaan. Maka tak ayal pemilu 2009 tidak akan jauh berbeda dengan pemilu terdahulu lantaran "politik pencitraan" masih mendominasi perilaku politikus di negeri ini. Dalam kondisi ini tak berlebihan jika Syafi'i Ma'arif mengistilahkan budaya politik kita dengan "kultur politik rabun ayam" yang hanya terpaku & terpukau oleh kepentingan jangka pendek karena sempitnya lapangan pekerjaan. Kultur semacam ini bukan saja melandasi politisi, kaum intelektual yang selama ini dikenal dengan kejernihan & kemerdekaan pikirannya, kini kehilangan identitasnya sebagai kaum intelektual karena tergoda politik kekuasaan.

Sisi lain yang tak kalah pentingnya dari panggung perpolitikan hari ini adalah munculnya kekuatan uang pada setiap proses politik dalam pesta demokrasi. Kini uang bukan saja bermakna ekonomis tapi telah menjadi transaksi dan komoditi politik; uanglah yang kini menjadi kekuatan dominan membentuk kesadaran orang dalam menggerakkan partisipasi rakyat, politisi dan mesin politik. Fenomena ini tidak lagi menjadi rahasia bagi khalayak, malah telah menjadi kebenaran publik. Faktanya, jajak pendapat KOMPAS memperlihatkan bahwa 53% tingkat keparahan praktik politik uang dalam setiap proses pencalonan kepala daerah dalam pilkada. Ketidakyakinan kepala daerah untuk memberantas korupsi 66,6%, sementara 73% calon kepala daerah tidak bebas dari politik uang. Rusaknya money politic oleh elit dan mesin politik telah mendorong terjadinya krisis politik dalam proresi demokrasi di indonesia.

Kenyataan ini membuat hampir semua orang bergidik melihat kecenderungan elit berpacu mencapai batas kekuasaan. Ironisnya, setelah menggapai kekuasaan, yang tampak hanyalah hasrat memangsa & merusak identitas kebangsaan. Walhasil, ketika genap sudah 100 tahun kebangkitan nasional, kita hanya baru bisa memproduksi generasi elit, tetapi belum mampu melahirkan pemimipin rakyat dan pemimpin bangsa lalu. Lalu apa yang terjadi sesungguhnya dengan negeri ini?.

Anda saya ajak mencari jawabanya! Namun sementara Bersambung dulu ya? Capek..... jempolku!.

Jika Sobat tertarik untuk membaca lanjutan dari ARTIKEL ini, silahkan klik Di Sini.
.


By Indonesia Menulis.
LihatTutupKomentar