Negara masih miskin Kemaslahatan

Tugas penting sebuah pemerintahan adalah menciptakan kemaslahatan. Demikian sebuah kaidah fiqh menuntun dan menggarisi kewajiban negara terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteks ini, setelah 64 tahun merdeka sudahkah negara kita berjalan ke arah itu; sebuah jalan yang ditapaki untuk menciptakan kemaslahatan bagi ummat/rakyat?


Sekitar enam bulan lalu, tepatnya hari Minggu, di pertengahan Maret; saya masih ingin menjelajahi Kota Jambi, untuk sedikit mengamati rona kota yang kini tengah berubah mengepakkan sayapnya dan mulai menyapa dunia, Saya memutuskan untuk sedikit berjalan kaki dari Angso Duo; sebuah kawasan pertokoan di Pasar Raya Jambi, menuju ke Masjid At-Taqwa.


Dalam Perjalanan hidung Saya terasa kempas-kempis menghirup polusi yang ditimbulkan dari knalpot mobil dan sepeda motor yang melintas di jalanan pasar raya ini, karena memang pengguna kendaraan bermotor di kota ini, semakin meningkat semenjak dekade terakhir, walaupun krisis keuangan global sempat menimpa, masuk dan menyergap untuk kemudian meruntuhkan sendi-sendi perekonomian. Namun saya heran! tingkat konsumsi tampaknya tidak begitu terpengaruh, akankah ini menandakan negara kita tengah semakin melejit menjadi negara makmur? Saya belum yakin sepenuhnya. Kembali pada jalan tadi! diiringi klakson mobil dan gemuruh suara sepeda motor, saya berjalan pelan diantara sesak kendaraan, ketika hampir sampai di simpang empat, dekat At-Taqwa, langkah saya terhenti atau terpaksa menghentikan langkah, karena didepan saya tengah duduk seorang laki-laki tua, lumpuh, dan di depannya terdapat ember kecil, berwarna hijau, entah untuk apa, tapi yang jelas di dalamnya ada lembaran rupiah yang ukurannya tidak seberapa jika dibanding dengan tabungan anak pejabat yang baru lahir satu hari. "Dia", kata penduduk kota ini adalah pengemis, namun bagi saya ia tidak tampak sebagai pengemis, melainkan hanya seorang manusia malang, yang terpaksa membeku ditepi jalan itu, mengais uang logam (recehan) dari orang-orang yang lalu lalang mengantikan peran negara, untuk mensubsidi mereka.


Kisah lain serupa, tetapi beda tempat; pertengahan April 2009, untuk yang kedua kalinya kaki saya menginjak tanah Jawa, "Yogyakarta"; sebuah kota tempat berdirinya Keraton Ngajogyakarta di mana Sri Sultan hidup, yang mana Beliau pernah menyiapkan diri untuk berlayar menuju istana negara, gedung putih di lapangan banteng, dekat Monas di Jakarta. Saya tidak begitu tertarik untuk membicarakan hal ini. Melintasi ini, hampir setiap hari selama dua minggu saya melintasi jalan Urip Sumoharjo, ini sepertinya menjadi rutinitas Saya hari itu, dan entah Saya nikmati atau tidak?, gemuruh mesin motor, mobil, yang kelihatannya tergesa-gesa melintasi jalan Urip Sumoharjo ini. Sebuah Panorama yang menyimpang, karena saya tidak lagi menemukan sepeda Ontel yang menjadi gambar dari pakaian Dagadu, yang dulu sering Saya lihat pada pakaian teman-teman saya.


Rupanya Masyarakat tekhnologi modern telah mengantikan masyarakat ontel di Yogyakarta. Ironisnya, ketika di Jambi pengemis bergelimpangan di jalanan walau pun tidak terlalu banyak, di Yogya juga berjejer. Bahkan sedikit lebih parah, pengemis, ada juga gembel tidur di emperan toko-toko yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari di sepanjang jalan Urip Sumoharjo dan mungkin juga masih banyak di sudut lain di kota Yogyakarta. Modusnya sama, mereka adalah penarik pajak mengantikan peran negara dari tangan-tangan masyarakat yang sedikit punya uang, pantaskah ini terjadi?


Memahami fenomena ini saya kembali ingat inti dari tulisan Radhar Panca Dahana, yang bertajuk "Mari mensubsidi Negara", dalam sebuah media massa. Objeknya sama, ketika Radhar Panca Dahana menaiki angkot dari rumah ketempat kerja, ia dibrendel oleh suara pengamen menyanyi secara dadakan, begitu juga pengemis yang membalik telapak tangan mereka, hingga memperlihatkan telapak tangan yang kumal, agar diisi dengan uang rupiah, Radhar Panca Dahana, menyimpulkan ketika kita memberi mereka uang, sungguh kita telah mengantikan peran negara untuk mensubsidi orang-orang miskin, dan anak-anak terlantar, sebagaimana yang termaktub dalam batang tubuh UUD 1945. Semestinya negara lah yang menjamin kehidupan yang layak pada anak-anak terlantar, orang miskin ini sebagaimana yang diamanahkan UUD 1945.


Di sekitar kita, berjejer rakyat-rakyat jelata, yang dikategorikan orang-orang miskin oleh negara, orang-orang yang berpenghasilan 5.000 sampai 10.000 rupiah setiap harinya, atau malah kurang dari, ini kategori yang dirumuskan oleh BPS, sebuah lembaga statistik milik Negara. Benar atau tidak, yang jelas orang-orang yang berpenghasilan dalam range itu harus bersedia dikatakan miskin. Lalu jika begitu banyak orang miskin di negara ini, Apa yang dilakukan negara selama kurun waktu 64 tahun pasca kemerdekaan ini?


Sebuah negara baru dikatakan makmur jika ia telah mencapai indikator-indikator yang ditetapkan oleh negara-negara maju lewat teori pertumbuhan ekonominya, seperti tingkat konsumsi yang tinggi, pengunaan tekhnologi, waktu luang (leisure times). Ini jelas berbeda dengan indikator yang ditetapkan Islam. Bagi Islam, sebagaimana yang termaktub dalam hirarkis pembentukan fikih dalam Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan juga Maliki, kemaslahatan menempati locus yang penting, ia menjadi indikator dalam pembangunan hukum, ekonomi, dan politik di sebuah negara. Negara sah dikatakan tidak makmur jika negara belum mampu mewujudkan kemaslahatan bagi ummat/rakyatnya.


Selama ini kita, terutama negara "abai" mengaitkan tujuan politik, ekonomi berdasarkan teori kemaslahatan (al-muslahah al-mursalah). Hal ini dapat ditelisik dari berjejernya kemiskinan, busung lapar, pengemis, anak terlantar, malnutrisi, penganguran, melek huruf.


"Raiyatu al-imam manutun ala maslahah", sebuah teori universal yang sejajar dengan etika kebahagiaan yang dicetuskan oleh Aristoteles, "mewujudkan kemaslahatan umum", seperti mendorong masyarakat meraih kebahagiaan, yang diukur dari tingkat pencapaian kesehatan, pendidikan, subsistensi ekonomi. Namun sedikit lebih maju, dalam aliran fikih, kemaslahatan tidak hanya diukur dari pencapaian material, tetapi dimensi spritual juga menjadi bagian intern dalam kemaslahatan tersebut. Ada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam teori kemaslahatan yang dirintis oleh tokoh-tokoh fikih dalam Islam.


Asy-Syatibi misalnya, menegaskan kemaslahatan wajib diwujudkan, tanpa kemaslahatan pertumbuhan dan perkembangan material dan spritual tidak akan dapat diwujudkan. Ini kemudian yang menjadi dasar argumen, bahwa siklus politik, dan regulasi ekonomi, pun supremasi hukum setidaknya akan bermakna dan mampu menjadi energi pengubah sebuah negara dan bangsa jika saja sistem, budaya yang digerakkan oleh elementer-nya berjalan dengan ruh kemaslahatan ini. Tanpa ini, Wallahu a'lamu bi shawab.


By Indonesia Menulis.